habarbangsa (KUKAR) – Seluruh anggota DPRD Kaltim kembali melaksanakan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD).
Untuk Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim H. Salehuddin, S.Sos, S.Fil, M.AP melaksanakan PDD ke 6, kali ini dengan tema “Hak.
habarbangsa.com (SAMARINDA) – Adanya laporan dari Kementerian Pertanian yang mengungkap adanya 212 merek beras tidak layak edar. Temuan tersebut merupakan hasil investigasi bersama Satgas Pangan dan telah diteruskan ke Kapolri serta Jaksa.
habarbangsa.com (TENGGARONG) – Anggota DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan mengatakan, pentingnya memberdayakan UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah disetiap penyelenggaraan event, terutama di tengah tantangan ekonomi global saat ini. Untuk itu, politisi PKS ini.
habarbangsa.com (SAMARINDA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Darlis Pattalongi mengatakan, pentingnya evaluasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa berjalan optimal. Politisi PAN ini.
habarbangsa.com (SAMARINDA) – DPRD Provinsi Kalimantan Timur melalui Komisi I resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pembentukan Tim Sekretariat Seleksi (Timsel) Pemilihan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur periode 2025-2028..
habarbangsa.com (SAMARINDA) – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan menilai, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat idealnya dikelola oleh sekolah. Tentunya melalui pembentukan tim pelaksana sendiri, lengkap.
habarbangsa.com (SAMARINDA) – Anggota DPRD Kaltim dari Dapil I Samarinda Subandi mengatakan, pentingnya perencanaan matang dan penggunaan material yang sesuai dengan karakteristik jalur, terutama karena jalur Samarinda-Bontang dilewati kendaraan bertonase tinggi. Hal.
habarbangsa.com (TENGGARONG) – Anggota Komisi II DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan, mendukung Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dalam memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor Penjualan Hasil Tambang (PHT). Ketua Fraksi PKS ini.
habarbangsa.com (SAMARINDA) – Anggota DPRD Kaltim H. Salehuddin, S.Sos, S.Fil, M.AP mengaku, pemerintah provinsi tidak bisa serta merta memenuhi tuntutan teman-teman mahasiswa PMII menuntut pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 900/K.800/2015 terkait.