habarbangsa.com (SAMARINDA) – Data terkini menunjukkan Kaltim menjadi penopang utama ekonomi Pulau Kalimantan dengan kontribusi lebih dari 48 persen terhadap total PDRB kawasan. Namun jumlah penduduk miskin masih di atas 220 ribu jiwa dan tingkat pengangguran terbuka belum berhasil ditekan. Menanggapi hal ini, anggota Komisi II DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun mengatakan, kondisi ini mencerminkan ketimpangan distribusi hasil pembangunan. Ia mengingatkan agar wilayah-wilayah yang jauh dari pusat ekonomi tidak terus-menerus dianaktirikan.
“Jangan sampai daerah ini hanya jadi ladang eksploitasi tanpa memastikan masyarakatnya ikut merasakan hasil. Itu bukan pembangunan, itu pengabaian,” ungkapnya. Ia mengaku, kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Kalimantan Timur belum otomatis menjawab persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Afif pun menyoroti arah pembangunan yang selama ini dinilainya hanya berfokus pada angka-angka makro tanpa memastikan manfaatnya sampai ke masyarakat.
“Kalau pertumbuhan tinggi tapi rakyat masih banyak yang hidup susah, berarti ada yang salah dalam arah pembangunan kita,” imbuhnya. Ia juga menilai program sosial seperti perbaikan rumah tidak layak huni dan peningkatan mutu pendidikan belum menjangkau kebutuhan riil masyarakat. “Maka saya mendesak agar pemerintah daerah lebih terbuka dalam melaporkan capaian program, serta menggandeng kalangan kampus untuk menyusun kebijakan yang berbasis riset dan kebutuhan riil. Banyak riset bagus dari kampus, tapi belum dijadikan dasar kebijakan, ” tandasnya. (Dar/Adv)
