habarbangsa.com (SAMARINDA) – Anggota DPRD provinsi Kaltim dari Dapil I Samarinda Subandi, mendorong Pemerintah Kota Samarinda segera membangun kantor permanen untuk Kelurahan Karang Mumus. Subandi mengaku terkejut mengetahui Kelurahan Karang Mumus belum memiliki kantor sendiri. Ia mengira persoalan tersebut sudah diselesaikan sejak masa jabatannya di DPRD Kota Samarinda. “Waktu di DPRD Kota, banyak pokok pikiran […]
habarbangsa.com (SAMARINDA) – Setiap tahun jumlah calon peserta didik Kukar yang mendaftar di sekolah negeri terus meningkat drastis. Namun, daya tampung sekolah belum bisa mengimbangi lonjakan tersebut. Hal ini mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Kaltim Dapil Kukar Sarkowi V Zahry. Menurutnya, hal ini menjadi persoalan klasik dalam dunia pendidikan yang belum tuntas. Ketimpangan antara […]
habarbangsa.com (SAMARINDA) – Anggota DPRD provinsi Kaltim Akhmed Reza Fachlevi mengusulkan reformulasi kebijakan tata ruang, terutama di wilayah yang berbatasan langsung dengan area pertambangan. Penataan ulang sangat penting untuk menjamin keselamatan masyarakat. Hal ini dilakukan mengingat adanya peristiwa longsor yang terjadi di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kukar. “Penanganan dampak dan pemulihan infrastruktur tidak boleh […]
habarbangsa.com (SAMARINDA) – Anggota Komisi II DPRD provinsi Kaltim Firnadi Ikhsan mengatakan, pihaknya di Komisi II menyoroti peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang selama ini menjadi leading sector dalam pengelolaan aset. Ketua Fraksi PKS ini menilai, bahwa fungsi BPKAD masih bersifat koordinatif, sehingga tidak cukup kuat untuk menjamin keterpaduan pengelolaan aset di […]
habarbangsa.com (SAMARINDA) – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel mengatakan, saat ini Kabupaten Mahulu diketahui baru memiliki empat SMA Negeri. Untuk SMK yang akan dibangun nantinya masih dalam tahap pembahasan. Politisi Gerindra ini menegaskan, bahwa penentuan jurusan harus mempertimbangkan potensi lokal dan kebutuhan tenaga kerja di wilayah perbatasan tersebut. Sementara untuk Kabupaten […]
habarbangsa.com (SAMARINDA) – Anggota Komisi II DPRD provinsi Kaltim Firnandi Ikhsan mengatakan, bahwa pendataan aset seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah, mengingat aset merupakan salah satu kekayaan dasar pemerintah daerah. Ia mengkritik kondisi saat ini, di mana Pemprov belum bisa memastikan secara menyeluruh jumlah dan posisi fisik aset yang dimilikinya. “Bagaimana mungkin kita sebagai pemilik […]
habarbangsa.com (SAMARINDA) – Kebakaran yang terjadi di lantai 3 Bigmall Samarinda awal Juni lalu mendapat tanggapan dari anggota DPRD Kaltim, salah satunya Sigit Wibowo. Politisi PAN ini menekankan, pentingnya tanggung jawab dari pihak manajemen mall dan juga evaluasi dari pemerintah sebagai pihak pemberi izin operasional. “Pihak manajemen perlu bertanggung jawab. Dan pemerintah yang memberikan izin […]
habarbangsa.com (SAMARINDA) – Wacana pembangunan pabrik pengolahan sampah plastik di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim disambut positif anggota Komisi II DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan. Bahkan, Firnadi berharap wacana tersebut segera ditindaklanjuti secara konkret dan tidak berhenti sebagai janji politik atau dokumen perencanaan semata. “Intinya, kalau memang untuk kesejahteraan rakyat dan pengelolaan lingkungan jangka panjang, […]
habarbangsa.com (TENGGARONG SEBERANG) – Event kejuaraan lari Pelandok Mixed Trail 2025, di Desa Loa Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang Kukar, yang digelar Minggu (15/06/2025), turut dihadiri anggota DPRD provinsi Kaltim dari Dapil IV Kukar, Firnadi Ikhsan. Politikus PKS ini pun sangat mendukung kegiatan ini, karena menurutnya, dari kegiatan ini masyarakat semakin mengenal eveny lari trail ini, […]
habarbangsa.com (SAMARINDA) – Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, mengatakan, pihaknya merekomendasikan agar kerja sama pemanfaatan lahan dengan pihak pengelola mall tidak lagi diperpanjang. Menurutnya, rekomendasi tersebut diambil untuk mendorong penataan aset milik pemerintah secara transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. “Rekomendasi ini menyusul evaluasi atas efektivitas dan kontribusi aset daerah. Kami di komisi […]
