habarbangsa.com (SAMARINDA) – Anggota Komisi IV DPRD provinsi Kaltim Darmayanti mengingatkan, bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga harus selaras dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal. Menurut Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim ini, bahwa ketersediaan pendidikan gratis tidak cukup jika tidak diikuti dengan jaminan terhadap keberlanjutan hidup lulusan.
“Pendidikan gratis oke, tapi bagaimana setelah itu? Lulus jadi apa? Harus ada kesinambungan antara pendidikan dan lapangan kerja di Kaltim,” ucapnya. Maka Darmayanti menginginkan, perlunya sinergi antara pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan sektor industri. Ia menyarankan agar regulasi terkait tenaga kerja lokal dalam proyek-proyek IKN dibuat lebih tegas dan berpihak pada masyarakat Kaltim.
“Kita minta ada afirmasi. Harus ada kuota atau prioritas untuk tenaga kerja lokal, terutama yang sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan yang sesuai,” imbuhnya. Darmayanti nuga menyoroti, perlunya pemetaan kebutuhan tenaga kerja yang akan timbul seiring berkembangnya IKN. Ia mendorong agar pendidikan vokasi dan pelatihan kerja diperkuat agar kompetensi generasi muda sejalan dengan kebutuhan industri masa depan.
“Jangan sampai IKN ini malah jadi tempat rebutan tenaga kerja dari luar daerah, sementara anak-anak kita di Kaltim hanya jadi penonton,” tegasnya. Ia menambahkan, saat ini pemerintah provinsi juga belum memiliki strategi jelas dalam menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan ketenagakerjaan di era Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Tanpa kebijakan konkret, bonus demografi bisa berubah menjadi beban demografi. Anak-anak kita jangan sampai tersisihkan karena IKN justru mendatangkan tenaga dari luar,” tuturnya. Ia menegaskan, bonus demografi bukan sekadar istilah statistik, melainkan tantangan konkret yang bisa menjadi krisis sosial bila tidak diantisipasi.
“Kalau anak-anak muda tidak terserap kerja, potensi frustrasi sosial akan muncul. Ini harus diseriusi sejak sekarang,” tukasnya. (Dar/Adv))
