habarbangsa.com (SAMARINDA) – Fraksi PDI Perjuangan sampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim tahun 2025-2029, pada Rapat Paripurna ke-16 DPRD Provinsi Kaltim, Senin (2/6/2025) kemarin.
Juru bicara Fraksi PDI-P Hartono Basuki menyampaikan, bahwa Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya memasukkan indikator strategis seperti ketimpangan antarwilayah, indeks risiko bencana, kesetaraan gender, indeks kesalahan sosial, serta indeks kebahagiaan dalam RPJMD sebagai ukuran kualitas pembangunan sosial, ketangguhan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.
“Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung pembuatan RPJMD namun mengingatkan perlunya perbaikan metodologi, khususnya dalam analisis kondisi makroekonomi, ” ujarnya. Ia mengatakan, perlunya penjelasan lebih lanjut terkait pelaksanaan program berobat gratis dan makan bergizi gratis (MBG), yang merupakan program nasional, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan layanan BPJS dan pemerintah kabupaten/kota.
Selanjutnya, PDIP juga menilai program wifi gratis di desa merupakan inisiatif yang sangat baik, namun kualitas dan jangkauan internet di wilayah Kaltim juga perlu ditingkatkan, terutama di area yang saat ini belum memadai. “PDIP juga meminta agar RPJMD memuat program-program yang dapat membuka lapangan pekerjaan, terutama di sektor industri dan pariwisata,” imbuhnya.
Berikutnya, PDI Perjuangan juga mengapresiasi langkah Gubernur dan Wakil Gubernur dalam penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, namun mengusulkan agar proses administrasi pembayaran pajak dibuat lebih mudah tanpa harus membawa identitas asli pemilik kendaraan, memanfaatkan integrasi data kependudukan.
“Kami mendukung secara moral prgram Gratis Pol dan Just Pol, namun perlunya sinkronisasi anggaran dan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh kabupaten/kota di Kaltim agar program berjalan maksimal, selain itu kami juga mengingatkan bahwa kesuksesan program ini bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan, ” tuturnya.
Ia menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar pembahasan Ranperda RPJMD 2025-2029 dapat dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami berbagai aspek demi percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kaltim. “Evaluasi kebijakan juga dianggap penting agar tetap relevan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan, ” tukasnya. (Dar/Adv)
