habarbangsa.com (SAMARINDA) – Berdasarkan data resmi Kemendikbud per 10 Maret 2025, tercatat 9.945 anak di Kutim belum pernah mengenyam bangku sekolah. Selain itu, ada 1.996 anak yang mengalami putus sekolah, serta 1.470 anak lainnya yang tidak melanjutkan pendidikan meski telah menyelesaikan jenjang sebelumnya. Situasi tersebut menjadi cerminan dari kesenjangan akses pendidikan yang masih tajam, terutama di wilayah-wilayah terluar, terpencil, dan tertinggal.
Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Dapil VI Agusriansyah Ridwan, mendorong Pemkab Kutim agar segera membangun sistem pendataan yang akurat. Data yang valid akan menjadi pijakan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. “Mudah-mudahan ke depan Pemkab Kutim punya data sendiri. Ketika BPS merilis data misalnya, daerah juga harus punya pembanding agar publik bisa menilai mana yang paling valid,” ungkapnya.
Ia pun memastikan, pentingnya langkah cepat dan terukur dari Pemkab Kutim dalam menangani persoalan tingginya angka anak tidak sekolah. “Saya prihatin setelah data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengungkap bahwa Kutim menempati posisi tertinggi se-Kalimantan Timur dalam jumlah anak usia sekolah yang belum pernah mengenyam pendidikan, putus sekolah, maupun yang tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus, ” tuturnya.
Ia mengatakan, bahwa ini masalah serius. Kutai Timur menjadi daerah tertinggi di Kaltim terkait angka anak tidak sekolah, melebihi Kutai Kartanegara maupun Kota Samarinda. “Artinya, ada yang tidak berjalan dengan baik dalam sistem pendidikan kita,” imbuhnya. Politisi PKS ini mengusulkan, agar dilakukan kajian mendalam oleh tim independen untuk menelusuri penyebab tingginya angka anak tidak sekolah di Kutim.
“Karena ada kemungkinan sebagian anak usia sekolah telah bekerja atau berasal dari keluarga pendatang yang tidak tercatat sebagai penduduk resmi Kutim. Ini juga bisa menjadi objek penelitian. Apakah karena sekolah yang tidak tersedia atau jaraknya jauh, sehingga anak-anak menjadi enggan melanjutkan pendidikan,” terangnya.
Ia menambahkan, bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan, apabila pemerintah gagal memastikan seluruh anak bisa mengenyam pendidikan, maka sama halnya dengan gagal membangun masa depan daerah.
“Konsep pendidikan yang ideal tidak bisa hanya bertumpu pada prinsip ketersediaan semata. Pemerintah harus mampu memastikan keterjangkauan secara geografis dan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah 3T. Jangan sampai kita bilang sekolah gratis, tapi ongkos menuju sekolah justru lebih mahal. Pemerintah harus hadir menyelesaikan hambatan geografis dan sosial ini,” pungkasnya. (Dar/Adv)
