habarbangsa.com (SAMARINDA) – Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim H. Salehuddin, S.Sos, S.Fil, M.AP mengatakan, saat ini pentingnya melibatkan seluruh elemen dalam memperbaiki tata kelola sektor pertambangan. Menurutnya, tugas ini tidak cukup diemban oleh DPRD atau pemerintah daerah saja. Keterlibatan kementerian, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil menjadi hal mutlak yang tidak dapat ditawar. “Semua harus bertanggung jawab. Tidak cukup hanya DPRD atau Gubernur. Kementerian juga harus terlibat karena beberapa kewenangan berada di pusat, bukan hanya di daerah. Kita butuh kolaborasi nyata,” ujar politikus Golkar ini.
Ia mengakui, kelemahan paling nyata dalam tata kelola pertambangan di Kalimantan Timur bukan terletak pada kekurangan regulasi, melainkan pada lemahnya pelaksanaan dan pengawasan. Ia menyinggung, banyaknya pelanggaran yang selama ini terjadi, dari penggunaan jalan umum untuk aktivitas hauling tambang hingga korban jiwa yang jatuh akibat lubang tambang yang tak dikelola semestinya. “Satu hal yang sangat disayangkan adalah masih banyak anak-anak kita yang menjadi korban akibat lubang tambang yang tidak dikelola dengan baik oleh para pelaku pertambangan. Selain itu, jalan-jalan nasional maupun provinsi dan kabupaten banyak digunakan untuk hauling. Itu jelas bertentangan dengan peraturan yang ada,” terangnya.
Selain itu, ia juga mengimbau, masyarakat agar tidak mudah tergoda oleh iming-iming pelaku tambang yang kerap menawarkan harga tinggi dalam pembelian lahan. Praktik semacam ini justru menjadi ancaman nyata terhadap keberlangsungan sektor pertanian dan perkebunan, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat di daerah. “Jangan mudah tergoda oleh rayuan-rayuan pelaku tambang yang menawarkan harga lahan tinggi. Itu hanya akan menghancurkan potensi ekonomi jangka panjang kita, terutama di sektor perkebunan dan pertanian,” tutupnya. (Dar/Adv)
