habarbangsa.com (SAMARINDA) – Anggota DPRD provinsi Kaltim dari Dapil III Fadly Himawan, menanggapi rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Fadly menilai, bahwa pemindahan ASN memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Namun hal ini hanya akan terwujud jika strategi pembangunan yang diterapkan bersifat inklusif dan berpihak kepada masyarakat lokal.
“Saya mengingatkan agar proses tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan tanpa kajian yang komprehensif, ” sebutnya. Ia berharap, bahwa pemindahan ini harus memberi dampak luas, tidak hanya bagi kawasan IKN, tetapi juga untuk daerah penyangga seperti Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Paser, dan Provinsi Kaltim secara keseluruhan.
“Kita ingin masyarakat lokal mendapatkan manfaat langsung, mulai dari akses pekerjaan hingga peluang usaha. Mereka harus jadi bagian dari perubahan, bukan sekadar penonton,” tegasnya. Ia juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk merancang rencana jangka panjang, termasuk penyediaan infrastruktur, lapangan kerja, serta pelatihan sumber daya manusia (SDM) lokal.
“Masyarakat Kaltim harus diberikan ruang berperan aktif dalam dinamika pembangunan ibu kota baru. Pemindahan IKN jangan jadi keputusan yang dipaksakan. Harus ada kajian menyeluruh agar manfaatnya terasa, terutama bagi masyarakat di daerah sekitar. Perlu pendekatan ilmiah dan kebijakan yang terstruktur. Jangan sampai hanya IKN yang berkembang, sementara warga lokal tertinggal,” tuturnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan sangat bergantung pada sinergi, transparansi, dan keberpihakan terhadap masyarakat daerah. “DPRD Kaltim siap mendukung pembangunan IKN. Tapi semua harus dilandasi dengan perencanaan matang dan keberpihakan terhadap warga Kaltim, maka pentingnya koordinasi yang kuat antar pemangku kepentingan, ” demikian. (Dar/Adv)
