habarbangsa.com (TENGGARONG) – Sebagai Kabupaten yang menjadi Mitra IKN ada beberapa kegiatan untuk menyelesaikan beberapa sarana prasarana termasuk infrastruktur jalan provinsi di Kukar yang memang menjadi kewenangan provinsi.
Anggota DPRD Kaltim Salehuddin, S.Sos, S.Fil, M.AP mengatakan, dari anggaran provinsi itu sudah menyelesaikan mulai tahun 2021 sampai 2024 termasuk infrastruktur jalan interkoneksi di Kecamatan Tenggarong Seberang, Sebulu dan Muara Kaman ini sudah selesai tinggal beberapa titik saja.
“Kemudian jalan non status dari Kecamatan Kota Bangun Darat menuju Kota Bangun itu sudah selesai . Tapi saya akui ada beberapa ruas jalan di Kukar yang belum tersentuh pembangunan, karena kewenangannya di Kabupaten, ” ujarnya.
Ia mengaku, saat ini ada beberapa titik ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi termasuk di jalur Poros dari Kabupaten Kukar menuju Kabupaten Kubar. Kemudian perbaikan infrastruktur jalan dari Kecamatan Kembang Janggut menuju Kubar kami mulai dorong perencanaannya untuk dilakukan pembangunan fisik jalan.
“Jalan di Kukar yang kewenangannya dari provinsi terkait sarana dan prasarana jalan ini sudah kita coba selesaikan. Memang ada beberapa titik jalan yang kewenangannya di Kabupaten ada yang kewenangannya di provinsi dan kewenangannya negara, untuk kewenangan provinsi 2025 harusnya sudah selesai semua, kecuali ada perbaikan jalan yang elevasinya turun kemudian ada longsoran itu yang kita lakukan perbaikan, tapi kita tetap koordinasi dengan Kabupaten dalam hal ini Dinas PU, termasuk jalan lintas Jongkang yang menjadi kewenangan provinsi, ” terangnya.
Termasuk lanjut politisi Golkar ini, dibeberapa titik jalan yang dekat dengan kewenangan provinsi dan Kabupaten serta pusat, seperti di Margasari Loa Kulu itu kita koordinasikan. Artinya walaupun bukan kewenangan provinsi tapi itu menjadi wilayah kita namun kewenangan pusat kita koordinaskan.
“Kita targetkan di 2025 beberapa titik lokasi jalan yang merupakan kewenangan provinsi itu kita benahi dan kita selesaikan, tinggal kedepannya perawatan jalannya saja yang coba kita dorong dan pastikan pembiayaannya, ” tuturnya.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas maupun perbaikan jalan tidak hanya berdampak pada perbaikan infrastruktur fisik, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Akses yang lebih baik antarwilayah diharapkan dapat mendukung sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
“Proyek perbaikan jalan di Kukar tentu memerlukan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, legislatif, hingga masyarakat,” pungkas Saleh. (Dar/Adv)
