• Kapolres Kukar Pimpin Apel HUT Bhayangkara ke 80 
  • Pentingnya Teknologi Informasi Untuk Efektivitas Pengawasan Publik Dan…
  • Polres Kukar Gelar Operasi Patuh Mahakam 2026, 8-21…
  • Iduladha Tahun Ini, Lapas Tenggarong Dapat Bantuan Sejumlah…
habarbangsa
  • Home
  • Nasional
  • HabarKaltim
  • Politik
  • Bisnis
  • Olahraga
  • OdahEtam
  • Ragam
  • Advertorial
    • DPRD Prov. Kaltim
    • DINAS PARIWISATA KUKAR
    • DISNAKERTRANS KALTIM
    • DISKOMINFO KUKAR
  • Opini
☰
habarbangsa
Kategori
Kalender
Oktober 2026
SSRKJSM
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
« Jul    

Disnaker Kota Bontang Soroti Terkait Serapan Tenaga Kerja Lokal di Loktuan

admin - Advertorial - 11/11/2023
Ist
admin
0 Comments

SAMARINDA – Beberapa waktu lalu, Ikatan Pemuda Loktuan Bersatu (IPLB) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang mengenai rekrutmen tenaga kerja yang berada di buffer zone harus diberi kesempatan yang lebih besar. Hal ini berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2028 Tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja. Dimana, hal ini mengatur tentang pemberdayaan pekerja lokal.

Menyoroti hal ini, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang, Abdu Safa Muha mengatakan sebenarnya terdapat para pemuda Loktuan yang juga bekerja di sana, namun memang porsinya yang masih belum banyak. Ia menyadari bahwa dalam perda tersebut tidak mengatur secara spesifik buffer zone pada satu kecamatan atau kelurahan saja, namun secara umum yaitu Kota Bontang.

Ia jelaskan perda tidak dapat mengatur secara sporadis. Maka pertemuan pada RDP tersebut pihak IPLB meminta kebijakan dan etika daripada perusahaan untuk dapat menjamin rekrutmen warga di sekitar buffer zone.

“Sebenarnya sangat terserap, namun memang tidak bisa sporadis,” jelasnya.

Abdu Safa menekankan bahwa apa yang dilakukan oleh IPLB adalah suatu hal yang wajar dan telah menempuh jalur yang tepat. Hal ini hanya perihal etika perusahaan untuk dapat mengutamakan porsi daripada para pencari kerja yang berada di Loktuan, terlebih perusahaan kebanyakan beroperasi di daerah mereka.

Ia jelaskan jika Pemerintah Kota Bontang tidak dapat memperbaharui dalam bentuk Peraturan Wali Kota (Perwali). Nantinya akan menyalahi aturan bertentangan dengan produk hukum lainnya. Pihaknya mengimbau perusahaan juga sebaiknya dalam proses penjaringan kerja harus melalui lebaga seperti Disnaker Kota Bontang agar lebih adil dan hanya melalui satu pintu.

Harapannya, secara logika dan etika perusahaan harus mampu memberikan dampak yang baik bagi masyarakat sekitar. Walaupun tidak tertulis, perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak dari penggunaan lahan di sekitar lahan tersebut.

“Sebaiknya dapat mengutamakan warga lokal, secara etika kan begitu,”pungkasnya.

Terkait

TAGS: #disnakertrans#Headline
PREVIOUS
Dukung Program Kukar Kaya Festival, Kecamatan Tabang Akan Gelar Festival Masyarakat Adat Budaya
NEXT
Keputusan Yang Terpusat, Akibatkan Baru Satu Kawasan Transmigrasi Yang Terisi
Related Post
14/07/2025
Substansi Perubahan Kamus Usulan Pokir DPRD Kaltim, Berikut Penjelasan Ketua Pansus
31/05/2024
Puluhan Warga Mangkurawang Hadiri Dialog Rakyat Yang Dilaksanakan Salehuddin
05/06/2025
Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu Sampaikan Persoalan Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Marangkayu
21/06/2025
Pentingnya Kolaborasi Antara Pemerintah Kabupaten Dan Provinsi Terkait Program Beasiswa
Leave a Reply

Klik di sini untuk membatalkan balasan.

  • Home
  • Info Iklan
  • Pemberitaan Ramah Anak
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Redaksi
Copyright - habarbangsa. All Rights Reserved