habarbangsa.com (SAMARINDA) – DPRD Provinsi Kaltim menggelar Rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan TAPD tentang pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022, berlangsung di gedung E DPRD Kaltim, Senin (03/07/2023).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua Seno Aji dan Sigit Wibowo dan dihadiri anggota Banggar DPRD Kaltim dan TAPD provinsi Kaltim.
Usai rapat kepada awak media, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji mengatakan, saldo Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD 2022 sebesar 9 triliun rupiah. Hasil Silpa 2022 ada 6,6, sisa pendapatan Rp 2,4 triliun. Kami sedang membahas Raperda RKPJ.
Politisi Gerindra ini menjelaskan, untuk perubahan anggaran tahun 2023, terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2,95 triliun rupiah, hampir mencapai angka 3 triliun rupiah, yang akan digunakan untuk perubahan tahun 2023 mendatang.
“Ini kami sedang bahas, apakah anggaran tersebut akan digunakan sepenuhnya ataukah akan disimpan untuk tahun 2024,” imbuhnya.
Ia menambahkan, sampai saat ini alokasi anggaran untuk APBD perubahan belum dibahas. Yang jelas alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dan infrastruktur sudah ada, masing-masing sebesar 20 persen. Berapa untuk infrastruktur dan lainnya.
“Untuk saat ini, pembebasan lahan menjadi fokus utama pemerintah dalam perubahan anggaran tahun 2023 ini. Seperti pembebasan lahan ring road dan proyek Jakarta 1 menjadi prioritas. Pemerintah akan membayar pemilik terlebih dahulu, sehingga proyek dapat diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Sehingga tidak ada lagi gangguan untuk pelaksanaan program infrastruktur. Sehingga sisa anggaran selama 3 bulan dapat terlaksana,” tandasnya. (Dar/Adv)
