habarbangsa.com (SAMARINDA) – Orientasi kerja BUMD masih terlalu konvensional, cenderung pasif, dan belum mampu bertransformasi secara menyeluruh sesuai tantangan zaman. Untuk itu, anggota Komisi II DPRD Kaltim mengatakan, perlunya langkah konkret dan terukur dalam mengoptimalkan peran BUMD sebagai garda depan pengelolaan aset dan kekayaan daerah. “Selama ini peran strategis BUMD masih jauh dari harapan. Padahal, Kalimantan Timur memiliki sumber daya alam yang melimpah, dari pertambangan, migas, hingga aset-aset strategis lainnya yang seharusnya dapat dikelola lebih agresif dan inovatif, ” ungkap politisi PKS ini.
Ia mengaku, seharusnya BUMD bisa mengambil peran sebagai katalisator ekonomi daerah, bukan sekadar entitas administratif tanpa dampak signifikan. Ia juga menyoroti bahwa potensi fiskal daerah kerap tertahan oleh manajemen aset yang tidak produktif dan pola kerja sama yang terlalu menguntungkan mitra swasta. “Salah satu contoh adalah pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Kaltim berupa Wisma Kaltim di Jakarta. Bangunan tersebut kini telah berubah fungsi menjadi Hotel Blue Sky setelah dialihkelola melalui skema kerja sama antara PT Mitra Bina Sukses (PT MBS), BUMD Kaltim, dengan PT Blue Sky. Model kolaboratif ini, telah memberikan kontribusi nyata bagi PAD melalui pendapatan tetap sebesar Rp904 juta per tahun, ” paparnya.
Ia menuturkan, transformasi ini membuktikan bahwa aset yang dulu tak produktif bisa jadi penyumbang PAD Kaltim. “Namun, kita tetap berharap ada peningkatan skema kerja sama yang lebih menguntungkan, tidak hanya fixed cost,” harapnya. Ia menambahkan, transformasi BUMD, dalam kerangka itu, bukan sekadar mengganti manajemen atau meningkatkan laba, tetapi menyusun ulang orientasi dan strategi agar benar-benar memberi dampak langsung bagi rakyat. “Aset publik tidak boleh dibiarkan tidur, apalagi menjadi beban. Sebaliknya, aset harus menjadi alat pembangunan, penggerak kesejahteraan, dan cermin kemandirian ekonomi daerah, ” tandasnya. (Dar/Adv)
