habarbangsa.com (SAMARINDA) – DPRD provinsi Kaltim menggelar Rapat Paripurna ke-19 dengan agenda penyampaian Pandangan Umum tujuh fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024, di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Selasa (17/06/2025). Salah satu Fraksi yakni Fraksi PKB, memberikan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kaltim dalam berbagai sektor. Juru bicara Fraksi PKB, Sulasih menyampaikan, dari sejumlah catatan ada dari kelangkaan pupuk hingga keterlambatan serapan anggaran, kami menilai banyak persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi demi menjamin keberlanjutan pembangunan daerah.
Kemudian di sektor pertanian, kelangkaan pupuk bersubsidi menjadi sorotan utama. Fraksi PKB menilai kondisi ini merugikan petani dan bisa mengancam ketahanan pangan daerah. “Kelangkaan pupuk menyebabkan harga melonjak dan menyulitkan petani. Ini harus jadi perhatian bersama, karena menyangkut kemandirian pangan daerah,” sebutnya. Meski angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kaltim pada tahun 2024 tercatat mencapai 76,6 persen, sedikit di atas target 76,5 persen, fraksi ini menilai angka tersebut tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Aktivitas pertambangan, terutama yang dilakukan secara ilegal, disebut telah menggerus kualitas lingkungan dan memicu bencana.
“Banjir yang kerap melanda hampir seluruh kabupaten/kota di Kaltim, serta kegiatan tambang ilegal, adalah bukti lemahnya pengawasan. Pemerintah harus bertindak tegas. Jangan sampai hukum seolah tak berlaku,” ujarnya. Tak hanya itu, PKB juga menyoroti lambannya penyerapan anggaran belanja modal yang menurut mereka menghambat akselerasi pembangunan infrastruktur. Tercatat masih ada Rp416 miliar yang belum terserap.
“Pemerintah harus lebih serius mengefektifkan belanja modal, karena belanja ini yang mampu meningkatkan kapasitas layanan dan infrastruktur secara langsung,” ujarnya. Kritik juga diarahkan pada pola komunikasi dan penyebaran informasi program oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai terlalu terpusat. “Kami meminta agar kewenangan disebar sesuai dengan bidang tematik OPD agar penyampaian informasi lebih cepat dan tepat sasaran. Berikan kewenangan tematik kepada tiap OPD agar informasi bisa lebih cepat, relevan, dan langsung menyasar masyarakat,” tuturnya.
Di bidang energi, Fraksi PKB menyoroti fakta masih adanya 110 desa di Kaltim yang belum teraliri listrik. Mereka menilai kondisi ini bertolak belakang dengan status Kalimantan Timur sebagai salah satu penghasil batu bara terbesar di negeri ini. “Di saat kita bicara tentang digitalisasi dan layanan publik berbasis daring, masih ada desa yang belum dialiri listrik. Ini ironis, apalagi Kaltim adalah salah satu penghasil batu bara terbesar di Indonesia,” kata Sulasih. Lebih lanjut, ia mendorong agar program WiFi gratis di desa yang menjadi bagian dari janji politik gubernur dan wakil gubernur bisa berjalan beriringan dengan percepatan elektrifikasi desa. “Kami menekankan pentingnya pembangunan yang tak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat, ” pungkasnya. (Dar/Adv)
