habarbangsa.com (SAMARINDA) – Permasalaha Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Balikpapan, yang sering memicu polemik di tengah masyarakat mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Kaltim Dapil Balikpapan Nurhadi Saputra.
Menurut politisi PPP ini, pelaksanaan PPDB di Balikpapan berbeda dengan di Samarinda, di mana keterbatasan jumlah sekolah menjadi masalah utama selain aturan zonasi.
“Untuk itu saya memiliki tugas khusus untuk mendorong penambahan SMA/SMK Negeri di Balikpapan agar kesenjangan ini bisa diatasi,” ungkapnya.
Nurhadi berkomitmen, untuk memperjuangkan pembangunan sekolah negeri tambahan agar akses pendidikan yang merata dapat dirasakan seluruh masyarakat Balikpapan.
“Ini adalah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan demi masa depan pendidikan di Balikpapan yang lebih baik,” imbuhnya.
Ia mengaku, prihatin atas ketidakseimbangan jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kota Balikpapan. Ketimpangan ini mengakibatkan keterbatasan akses pendidikan lanjutan bagi lulusan SMP di kota itu.
“Jumlah SMP Negeri di Balikpapan mencapai 28 sekolah, sementara SMA/SMK Negeri hanya 15 sekolah. Setiap tahunnya, lulusan SMP pasti membutuhkan sekolah lanjutan, namun kapasitas SMA yang tersedia tidak mencukupi, ” terangnya.
Nurhadi menambahkan, bahwa data Dinas Pendidikan Balikpapan menunjukkan hanya sekitar 67 persen lulusan SMP yang berhasil masuk SMA/SMK Negeri.
“Kondisi ini mengakibatkan banyak siswa yang harus mencari alternatif pendidikan, seringkali dengan kendala biaya yang lebih tinggi di sekolah swasta, ” tutupnya. (Dar/Adv)
