habarbangsa.com (TENGGARONG) – Dalam Rakor Pengendalian Inflasi Dalam Upaya Pengendalian Harga dan Ketersediaan Pangan, yang berlangsung diruang serbaguna kantor Bupati Kukar, Selasa (17/10/2023), Sekda Kabupaten Kukar Sunggono yang juga Ketua Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kukar memaparkan kebijakan yang telah dilakukan oleh TPID Kabupaten Kukar.
Sunggono mengatakan, Kabupaten Kukar sudah menetapkan road map pengendalian inflasi daerah dari tahun 2022 – 2024 menggambarkan rencana kegiatan seperti apa Pemerintah Daerah mengendalikan dan melaksanakan kebijakan inflasi Kukar.
“Pengendalian inflasi di Kukar masih terus dilakukan. Pemkab Kukar telah menetapkan Surat Keputusan (SK) Bupati, terkait dengan road map pengendalian inflasi 2022-2024. Road map ini bertujuan, seperti apa mengendalikan inflasi dan ini menjadi acuan kita dalam mengendalikan inflasi,” ujar Sunggono
Sunggono mengaku, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Upaya tersebut seperti menganggarkan dana Bantuan Tak Terduga (BTT) hingga memastikan ketersediaan bahan pokok terkendali dengan baik.
“Kita sudah melakukan berbagai upaya, seperti memastikan ketersediaan bahan pokok, dan Disperindag menggelar operasi pasar di 300 titik,” imbuhnya.
Ia menambahkan, atas upaya pengendalian dan penanganan dampak inflasi Di Kabupaten Kukar, berdasarkan keputusan Menteri keuangan RI nomor 336 tahun 2023 tentang rincian alokasi insentif fiscal kinerja tahun berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah pada tahun anggaran 2023 periode kedua menurut provinsi/kabupaten/kota.
“Pemkab Kukar telah menerima insentif fiscal sebesar Rp 9.864.642.000,- yang dimanfaatkan Kembali untuk kegiatan pengendalian dan penanganan inflasi. Pengendalian inflasi selain telah dilakukan oleh TPID diharapkan juga dilakukan secara Bersama – sama dari tingkat Kabupaten, kecamatan dan desa dalam pengendalian inflasi,” tandasnya. (Dar/Adv)
