habarbangsa.com (SAMARINDA) – Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kali ini bersama Ketua MKKS dan para Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB di Kukar dan Disdikbud Kaltim Wilayah III Kukar, berlangsung di ruang rapat Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Senin (17/07/2023)
RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV Akhmed Reza Fachlevi didampingi Anggota Komisi IV Salehuddin, S.Sos, S.Fil, M.AP dan Kabid SMK Disdikbud Kaltim Surasa serta Kabid Pembinaan SMA Disdikbud Kaltim Muhammad Jasniansyah, dan dihadiri hampir seluruh Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB di Kukar.
Saat dikonfirmasi, anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin mengatakan, dalam pertemuan tersebut intinya teman-teman Kepala Sekolah itu meminta dan harapan besar mereka ada pembedaan jumlah pemberian TPP atau insentif Kepala Sekolah dengan guru.
“Karena selama ini nilainya hampir sama, maka mereka minta untuk Kepala Sekolah nilainya dibedakan lebih besar dari guru mengingat beban dan tanggung jawab Kepala Sekolah lebih besar daripada guru, ” ujar Salehuddin.
Kemudian lanjut politikus Golkar tersebut, terkait sarana dan prasarana sekolah terutama di beberapa daerah di Kukar, misalnya untuk SMA Negeri 1 dan 2 Tenggarong, kalau pada proses PPDB berlangsung lumayan krodit karena hanya separuh saja dari pendaftar yang bisa diterima, termasuk masalahnya ada di room bel.
“Maka untuk SMAN 1 dan 2 Tenggarong mereka meminta fokus untuk memaksimalkan room bel, sesuai dengan tipologi sekolahnya, mereka berharap bisa memaksimalkan PPDB dan sekolah swasta berpeluang untuk mendapatkan siswa, ” terangnya.
Ia mengaku, dalam pertemuan itu juga kita mendorong terkait dengan distribusi guru dan tenaga pendidikan yang selama ini tidak optimal, distribusinya selama ini cenderung tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sekolah, permasalahan ini yang hampir dirasakan oleh seluruh sekolah
“Kita minta ini menjadi perhatian lebih intens lagi terkait dengan distribusi dan penempatan guru dan tenaga pendidikan, ” tegasnya.
Ia juga menambahkan, dalam RDP ini yang juga tak kalah pentingnya yakni ada permasalahan sertifikasi lahan sekolah, di Kukar hampir 70 persen sekolah punya permasalahan ini, dan kita dorong pihak provinsi Kaltim melalui Disdikbud, BPKAD dan pertanahan bisa mencoba membuat semacam tim untuk proses penyelesaian itu.
“Karena selama kondisi lahan sekolah tidak beres, kami tidak bisa membantu, karena salah satu syarat membantu room bel dan lainnya memang harus lahannya bersertifikat, ” tandasnya. (Dar/Adv)
