habarbangsa.com (BALIKPAPAN) – Dalam rangka mengoptimalkan serta mensinergikan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim, maka Komisi IV DPRD Kaltim melaksanakan Rapat Kerja bersama mitra kerja, di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Selasa (18/07/2023).
Rapat kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi IV Akhmed Reza Fachlevi di dampingi Kepala DPMPD Kaltim Anwar Sanusi, Sekretaris Komisi IV Eddy Sunardi Darmawan dan Anggota Komisi IV diantaranya yakni Salehuddin, Rusman Ya’qub, Abdul Kadir Tappa, Sukmawati, dan Fitri Maisyaroh.
Turut hadir Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kaltim, Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se Indonesia (PABPDSI) Kaltim, dan Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kaltim.
“Kita rapat koordinasi terkait dengan optimalisasi program yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) provinsi Kaltim termasuk juga beberapa hal masukan dari kawan-kawan tersebut sekaligus ini juga menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembahasan APBD perubahan 2023 dan APBD murni 2024,” Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin.
Ia mengatakan, dalam rapat tersebut mereka juga menyampaikan pembangunan Desa dari dana Desa (DD) maupun anggaran dana Desa (ADD), sampai saat ini dana yang ada tidak bisa signifikan untuk digunakan dalam proses pembiayaan Desa.
Karena lanjutnya, didalam DD maupun ADD slot persentase belanja sudah di batasi oleh regulasi, misalnya DD itu 10 sampai 25 persen untukBLT, sehingga mereka menghitung hanya ada sekitar 10 sampai 20 persen saja dari anggaran itu yang bisa dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan memenuhi visi misi mereka saat menjadi Kades.
“Harapannya ada bantuan pembiayaan dari provinsi Kaltim dalam hal ini DPMD, untuk mensuport terutama beberapa daerah atau Desa yang tertinggal, saat ini sisa 5 Desa di Kaltim yang masih tertinggal, ” tutup Salehuddin. (Dar/Adv)
