habarbangsa.com (SAMARINDA) – Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Wilayah I sampai Wilayah VI, di ruang rapat Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Senin (17/07/2023)
RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi IV Akhmed Reza Fachlevi didampingi Sekretaris Komisi IV Eddy Sunardi Darmawan dan Anggota Komisi IV diantaranya Salehuddin, Rusman Ya’qub dan Fitri Maisyaroh.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin, S.Sos, S.Fil, M.AP mengatakan, RDP ini dalam rangka koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan. Dan konsen kita juga mendengarkan beberapa masukan dan harapan dari teman-teman pengawas yang selama ini memang belum tersentuh secara maksimal oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) provinsi Kaltim maupun cabang.
“Sehingga tugas-tugas mereka terutama operasionalnya sangat terbatas, jadi ada beberapa pengawas sekolah di Kabupaten terutama ketika melakukan monitoring ke beberapa sekolah yang cukup jauh harus mengeluarkan biaya pribadi. Kadang-kadang mereka mensiasatinya pada saat awal bulan mereka baru melakukan monitoring di sekolah-sekolah yang jaraknya cukup jauh, ” terang politikus Golkar tersebut.
Legislator Karang Paci dari Dapil Kukar ini mengaku, karena terbatasnya personil mereka dan operasional mereka, termasuk mobil yang usianya sudah tua diatas 40 tahun, sehingga proses pengawasan tidak maksimal.
“Kita berharap kepada Dinas pendidikan kebudayaan provinsi untuk memberikan perhatian yang lebih daripada yang selama ini dilakukan pengawas sekolah, ” harapnya.
Karena lanjut Salehuddin, kalau bicara manajemen publik modern, proses pengawasan, monitoring dan evaluasi itu cukup penting, karena lewat pengawasan ini kita mendapat masukan terkait kondisi, tantangan dan juga permasalahan yang ada di sekolah-sekolah mulai dari SMA, SMK dan SMALB, dan ini menjadi dasar bagi Dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi memformulasikan kebijakan itu.
“Kalau dari sisi pengawasan dan evaluasinya saja tidak betul-betul diperhatikan ya mustahil kebijakan terkait dengan pendidikan di Kaltim bisa maksimal, karena cukup ironis apa yang mereka curhatkan kepada kami. Mereka juga minta ada beberapa insentif khusus disamping itu juga operasional, ” tutupnya. (Dar/Adv)
