habarbangsa.com (SAMARINDA) -Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud (Harum) resmi melantik Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) periode 2025-2030, Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendy Solihin, di Pendopo Lamin Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim,.
habarbangsa.com (SAMARINDA) – Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim H. Salehuddin, S.Sos, S.Fil, M.AP, turut menghadiri pelantikan Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) periode 2025–2030..
habarbangsa.com (SAMARINDA) – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Apansyah memastikan, dirinya sangat mendukung penuh proyek Jalan Tol Samarinda–Bontang yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, ia juga mengingatkan agar proyek.
habarbangsa.com (SAMARINDA) – Anggota Komisi II DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan mengatakan, PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) sebagai entitas hasil sinergi antara Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) dan Pelindo. Ia mengaku, kinerja PT.
habarbangsa.com (BALIKPAPAN) – Legislator DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Darlis Pattalongi bersama Ketua Komisi IV DPRD Kaltim H. Baba turut menghadiri peresmian Gedung Laboratorium Terpadu 2 Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan,.
habarbangsa.com (SAMARINDA) – Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Dapil VI Agusriansyah Ridwan menekankan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi agar program beasiswa dapat dijalankan secara efektif dan merata. Menurutnya, sinergi antar.
habarbangsa.com (TENGGARONG) – Beberapa waktu lalu, anggota DPRD provinsi Kaltim dari Dapil Kukar Muhammad Husni Fahcruddin berkunjung di SMAN 3 Tenggarong Seberang. Di sekolah tersebut terdapat inovasi greenhouse sebagai sarana pembelajaran bagi.
habarbangsa.com (SAMARINDA) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berada di wilayah Kaltim. Melalui kerja sama ini, sebanyak 16.823 mahasiswa baru.
habarbangsa.com (SAMARINDA) – Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi mengatakan, pihaknya meminta pemerintah provinsi dan pusat segera menyiapkan petunjuk teknis (Juknis) serta regulasi turunan untuk mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor.