habarbangsa.com (SAMARINDA) – Wakil Ketua III DPRD Kaltim, Yenni Eviliana mengatakan, program pendidikan gratis “GratisPol” memiliki dampak signifikan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, penyusunan anggaran tidak boleh dilakukan secara asal, melainkan harus memperhitungkan dinamika peserta dan kemampuan fiskal daerah. “Jangan sampai program sebagus ini tersendat hanya karena perencanaan yang kurang matang. Ini soal masa depan generasi muda dan harapan banyak keluarga di Kaltim, ” ungkapnya.
Untuk itu, politisi PKB ini meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur lebih teliti dalam menyusun perencanaan anggaran untuk mendukung kelangsungan program pendidikan gratis “GratisPol”. “Sebab program ini membutuhkan skema pendanaan yang matang dan terstruktur agar tidak berhenti di tengah jalan, ” imbuhnya. Ia mengaku, pentingnya proyeksi jumlah penerima manfaat yang akurat sejak awal. Jika tidak, lonjakan peserta dari tahun ke tahun dapat membebani keuangan daerah secara tiba-tiba.
Namun, hingga kini DPRD Kaltim masih menunggu rincian resmi dari Pemprov terkait pengalokasian anggaran untuk GratisPol. “Transparansi ini penting sebagai acuan pengawasan, agar implementasinya tidak melenceng dari tujuan awal. Jangan sampai GratisPol hanya menjadi slogan yang menarik perhatian, tapi tak mampu dijalankan secara berkelanjutan, ” tukasnya. (Dar/Adv)
