habarbangsa.com (SAMARINDA) – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis mengatakan, bahwa dalam demokrasi, kritik adalah bagian dari mekanisme koreksi yang sah. Menurutnya, pemerintah semestinya menjadikan kritik sebagai alat evaluasi kinerja, bukan alasan untuk merespons dengan defensif. Untuk itu lanjut politisi PDIP ini, pentingnya sikap terbuka pemerintah terhadap kritik publik yang disampaikan, termasuk melalui media sosial. “Saya meminta agar fenomena buzzer, akun-akun anonim yang menyerang balik pengkritik kebijakan, tidak dijadikan alat untuk membungkam aspirasi warga, ” ujarnya.
Ananda juga membedakan antara kritik organik dari masyarakat dengan operasi buzzer yang terkoordinasi. “Saya tidak mempermasalahkan apabila kritik datang dari masyarakat secara natural, karena itu adalah bentuk partisipasi warga negara. Selama buzzernya itu organik, artinya memang masyarakat yang memberi kritik atau saran, itu wajar dan harus diterima. Tapi kalau yang katanya buzzer itu dibuat-buat, itu malah merusak komunikasi publik,” ungkapnya.
Ia menambahkan, bahwa iklim komunikasi yang sehat dan terbuka justru akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah. Jika kritik dibungkam atau diserang balik, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan akan terkikis. “Saat ini persepsi publik, termasuk yang disuarakan di ruang digital, merupakan indikator penting dalam mengukur dampak kebijakan di lapangan. Kalau semua yang mengkritik dianggap oposisi, dianggap mengganggu, lalu diserang pakai akun-akun bayaran, ya bagaimana rakyat mau percaya? Pemerintah harus terima kritik, ” tutupnya. (Dar/Adv)
