habarbangsa.com (TENGGARONG) – Aplikasi PANTAU BPKB ETAM diresmikan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, di taman Tanjong Tenggarong, Jumat (4/7/2025) kemarin. Menurut orang nomor satu di Kukar tersebut, aplikasi ini menjadi wujud nyata sinergi dan kolaborasi antara Polres Kukar dengan seluruh stakeholder, termasuk jajaran Pemerintah Daerah, dalam mendorong efisiensi dan efektivitas pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Kini, dengan sistem digital yang terintegrasi, semua proses menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabka.
Terpisah, Kasat Lantas Polres Kukar IPTU Ahmad Fandoli menjelaskan, Pantau BPKB Etam ini salah satu inovasi berbasis digital dari Satlantas Polres Kukar. Dengan layanan ini masyarakat bisa mengakses dari handphone. Pantau BPKB Etam ini lahir dari permasalahan yang ada di Kukar yakni geografis wilayah Kukar yang sangat luas tersebar tidak merata, jarak tempuh yang jauh dalam mengurus BPKB dan kurangnya informasi yang tidak memadai.
Malalui inovasi ini memberikan solusi kepada masyarakat di Kukar. Karena dalam layanan ini sudah ada beberapa menu yang disediakan. Masyarakat tinggal memasukkan nomor kendaraannya, dan disitu akan kelihatan tahapannya sudah sampai mana Menanggapi hadirnya aplikasi ini disambut positif anggota DPRD provinsi Kaltim dari Dapil IV Kukar Firnadi Ikhsan.
Menurut politisi PKS ini, aplikasi tersebut merupakan sebuah inovasi strategis dalam rangka mendukung peningkatan pengelolaan dan pengawasan terhadap pembuatan dokumen Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), khususnya yang berkaitan dengan kendaraan umum dan kendaran dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
“Kami menyambut positif program ini, sedikit banyaknya program ini ada kaitannya dengan minat masyarakat sekaligus program ini secara tidak langsung mungkin ada untuk pemasukan PAD dari pengurusan BPKB, ” sebutnya. Ia berharap, dengan adanya sistem ini, pastinya mempermudah masyarakat mengetahui kapan selesainya pengurusan BPKB, sehingga mereka juga mudah menentukan kapan mengambil BPKB nya.
Ia menambahkan, bahwa setiap ada perbaikan sistem, tentu dengan adanya perbaikan layanan juga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengurusan pembayaran dan sebagainya. “Saya kira, apapun yang menimbulkan dampak efisiensi di masyarakat dalam mengurus perijinan ataupun mengurus pelayanan publik seperti BPKB ini, maka ini merupakan prestasi yang diberikan pemerintah dalam hal ini kepolisian dalam menerbitkan BPKB, ” demikian. (Dar/Adv)
