habarbangsa.com (TENGGARONG) – Peran BUMD Kaltim dalam pengelolaan Sungai Mahakam guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mitigasi banjir akibat pendangkalan sangat diperlukan. Hal ini diungkapkan anggota Komisi II DPRD Kaltim Guntur belum lama ini. “Maka kami mendorong keterlibatan BUMD Kaltim dalam pengelolaan Sungai Mahakam untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mitigasi risiko lingkungan akibat pendangkalan, ” ujarnya.
Politisi PDIP ini berharap, BUMD bisa dilibatkan dalam pengelolaan Sungai Mahakam, seperti di Barito, Kalimantan Tengah, yang sungainya dikelola oleh BUMD setempat. Ini penting untuk dorong PAD dan memperkuat peran daerah.
“Potensi PAD dari sektor transportasi sungai sangat besar, terutama dari aktivitas logistik, pengangkutan hasil tambang, dan distribusi komoditas perkebunan yang sebagian besar menggunakan jalur air. Namun, selama pengelolaan masih terpusat, Kaltim kehilangan peluang untuk menarik retribusi maupun kontribusi langsung dari aktivitas tersebut, ” ungkapnya.
Guntur juga mengusulkan agar perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkan jalur sungai untuk distribusi, seperti perusahaan tambang dan perkebunan, turut dilibatkan dalam pembiayaan normalisasi sungai. Menurutnya, pengelolaan Sungai Mahakam tidak bisa hanya bergantung pada PSOP dan KSOP yang kewenangannya berada di luar daerah.
“Perusahaan-perusahaan itu juga harus diajak kerja sama. Mereka yang lalu lintas di sungai kita, tapi kontribusinya ke perawatan alur nyaris tidak ada. Ini yang perlu didorong oleh Pemprov,” imbuhnya. Ia mengaku, dengan dukungan kebijakan dari Pemprov dan keterlibatan sektor usaha, skema pengelolaan berbasis daerah diyakini dapat mempercepat perbaikan jalur transportasi air dan memperkuat ketahanan infrastruktur wilayah pesisir dan aliran sungai utama di Kaltim.
“Saya juga memastikan, Komisi II akan merekomendasikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim agar mendorong pembentukan skema pengelolaan sungai berbasis daerah, baik melalui BUMD eksisting maupun membentuk unit usaha baru yang fokus pada pengelolaan alur air dan pelabuhan lokal, ” tambahnya. Untuk itu lanjutnya, saat ini sangat perlu terobosan kebijakan dalam pengelolaan jalur transportasi air di wilayah Kaltim, terutama Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi distribusi barang dan aktivitas ekonomi antar daerah.
“Selama ini kewenangan penuh berada di tangan pemerintah pusat melalui skema kerja sama operasi (KSO) dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), tanpa pelibatan langsung pemerintah daerah, ” demikian. (Dar/Adv)
