habarbangsa.com (SAMARINDA) – Anggota Komisi IV DPRD provinsi Kaltim Hartono Basuki menegaskan, kesenjangan fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Paser masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk segera dibenahi. Hal ini demi menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang adil dan merata.
“Seperti di Paser, ada rumah sakit umum daerah yang belum punya alat yang lengkap sehingga pasiennya dirujuk ke Balikpapan, sementara jarak tempuhnya jauh,” ungkapnya. Ia mengaku, untuk Kabupaten terdekat saja yakni Kabupaten PPU untuk layanan kesehatan saat ini sudah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.
“Bahkan cenderung lebih baik dibandingkan daerah sekitarnya. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berlokasi di kabupaten tersebut. Salah satu indikasi kemajuan itu terlihat dari keberadaan Rumah Sakit Hernia yang menjadi pusat rujukan baru bagi masyarakat sekitar. Maka sangat penting untuk tidak membiarkan jurang perbedaan pelayanan kesehatan antara dua kabupaten ini, ” terangnya.
Untuk itu politisi PDIP ini memastikan pihaknya akan mendorong agar alokasi Bantuan Keuangan (Benkeu) Provinsi untuk sektor kesehatan bisa diprioritaskan dalam pembahasan anggaran tahun mendatang.
“Pelayanan kesehatan di Kabupaten Paser belum layak disebut memadai karena masih ada rumah sakit umum daerah yang belum dilengkapi peralatan penting seperti CT scan dan lainnya, sehingga pasien dirujuk ke Balikpapan, sementara jarak tempuhnya cukup jauh, ” tuturnya.
Ia menambahkan, pembangunan di bidang kesehatan tidak bisa sepenuhnya bergantung pada kekuatan fiskal masing-masing daerah, terutama bagi kabupaten seperti Paser, di mana keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.
“Maka Pemerintah Provinsi Kaltim agar aktif memberikan dukungan melalui skema bantuan keuangan provinsi. Benkeu bukan sekadar bentuk transfer anggaran, melainkan instrumen penting untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kaltim, ” terangnya.
Ia berharap, komitmen pemerintah provinsi benar-benar diwujudkan dalam langkah konkret. “Belanja sektor kesehatan bukan sekadar tanggung jawab moral, melainkan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Timur ke depan, ” tandasnya. (Dar/Adv)
