habarbangsa.com (BALIKPAPAN) – DPRD Kaltim perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait jadwal reses DPRD Kaltim kemudian melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan penjadwalan penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Kaltim, termasuk serap aspirasi terhadap jadwal penyusunan rencana kerja SKPD maupun Musrenbang RKPD.
Untuk itu, Pokja Eksternal DPRD Kaltim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim, di meeting room Hotel Grand Jatra Balikpapan, Pertengahan Oktober lalu.
Hal ini diungkapkan Ketua Pokja Eksternal DPRD Kaltim Salehuddin, S.Sos, S.Fil, M.AP. “Jadi dalam Rakor ini kita membahas penyusunan rancangan awal (Ranwal) kamus usulan aspirasi DPRD, bersama Bappeda provinsi Kaltim kemudian beberapa perangkat daerah termasuk BPKAD, Inspektorat dan beberapa Dinas yang lain seperti DPMPD Kaltim, dan menghadirkan seluruh kepala daerah yang diwakili oleh Bappeda seluruh Kabupaten Kota di Kaltim, ” ungkap Salehuddin.
Politisi Golkar ini mengatakan, kegiatan ini sebenarnya hampir sama saat kunjungan di Jakarta, hanya bedanya di Balikpapan ini di level lokal di daerah provinsi Kaltim.
“Jadi proses penjadwalan yang kita sampaikan bahwa DPRD Kaltim akan melaksanakan Reses di akhir Oktober dan awal November ini kemudian nanti proses sinkronisasinya terkait dengan laporan Paripurna penyampaian Reses di masing-masing Dapil, kemudian proses sinkronisasi dengan Bappeda dan perangkat daerah, ” Tuturnya.
Ia menambahkan, pertemuan di Balikpapan ini kita juga berupaya untuk menyampaikan acuan kerja terhadap proses komunikasi lanjutan yang nantinya Pokja Eksternal ini berakhir minggu depan, karena Senin ini kita laksanakan laporan akhir Pokja pada Rapat Paripurna, kemudian apapun nanti diputuskan oleh pimpinan DPRD Kaltim karena tugas kami sudah selesai, nanti akan disambung tugas-tugas itu oleh Pansus atau Pokja pembahas Pokir.
“Kami di Pokja Eksternal sebagai pendahulu sekaligus juga menyiapkan acuan kerjanya, termasuk proses mempercepat persetujuan atau koordinasi terkait dengan usulan yang disetujui oleh Bappeda Kaltim dan DPRD Kaltim maupun perangkat daerah yang nantinya menjadi pedoman bagi anggota DPRD Kaltim untuk melakukan jaring aspirasi masyarakat lewat Reses, ” pungkasnya. (Dar/Adv)
