habarbangsa.com (TENGGARONG) – Diketahui berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Semester 2022/2023 Genap terdapat 479 SD dan 155 SMP (634 Sekolah) yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara. Dengan anggaran 1,321 Trilyun Rupiah pada tahun 2022 (sesuai data pada Buku Raperda Pertanggungjawaban Bupati Kukar 2022) sewajarnya banyak program Disdik yang mengarah kepada optimalisasi peningkatan mutu kwalitas sekolah, infrastruktur dan sarana pendukung sekolah, kesejahteraan guru sekaligus memberikan akses luas bagi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya.
Sayangnya, Rumah Partisipasi Masyarakat (RPM) Kukar temukan di beberapa sekolah baik SD maupun SMP di Tenggarong biaya masuk sekolah tahun 2023 ini (Seragam dan Atribut Sekolah) melambung tinggi antara 2 sampai dengan 5 kali lipat disbanding Pasar Tangga Arung dan Pasar Online.
“Kami yakin pihak Sekolah belinya grosir dan sewajarnya harga menebusnya tidak semahal ini. Misal untuk SD, harga dasi, topi, pendeng, diberi harga rata-rata 50 ribu padahal di Pasar Tangga Arung hanya 10-20 ribu. Ditambah buku paket pelajaran, seragam olahraga, kain seragam miskat dengan nilai ratusan ribu rupiah, itu belum biaya menjahitnya. Sedangkan untuk SMP, kami temukan biaya menebus seragam antara 1 sampai 2 juta, buku paket pelajaran 1 s/d 1,5 juta. Dan ini sekolah berstatus Negeri, bagaimana dengan sekolah Swasta, ” ujar Ketua RPM Kukar Muhamad Kaisar, S.M.
Karnanya lanjut Kaisar, kami anggap wajar terjadi angka putus sekolah yang tinggi di kukar. Yang berdasarkan pemberitaan pada Situs Disdikbud.kukar.gab.id tanggal 9 Maret 2023. Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan terdapat 40.000 angka putus sekolah di Kukar pada setahun terakhir berdasarkan data P3KE dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
“Ini menegaskan bahwa Pendidikan di Kukar sedang tidak baik-baik saja dan perlu di evaluasi agar lebih baik kedepannya. Oleh karenanya kami mendesak Bupati, Disdik dan Inspektorat segera melakukan Sidak ke sekolah-sekolah dan melakukan evaluasi besar. Kepada DPRD Kukar juga kami mendesak dibentuknya Panitia Khusus untuk mengatasi permasalahan yang krusial ini. Sehingga kedepan, ada Standar Harga Seragam dan Atribut Sekolah yang menjadi pedoman tiap sekolah dikukar dalam menyusun pembiayaan seragam, atribut sekolah dan buku pelajaran, ” tuturnya.
Ia mengatakan, bahkan bila perlu RPM mendesak Pemkab Kukar untuk melaksanakan Kebijakan Program Seragam Gratis untuk sekolah SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta kedepannya seperti yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Samarinda, Balikpapan, PPU, Kutai Timur, Wonogiri, Mojokerto, Tanjungpinang, dan kabupaten/kota lainnya.
“Karna anggaran Pendidikan kukar sangat besar. Sehingga, masyarakat tidak lagi terbebani dengan biaya masuk sekolah yang besar dan meminimalisir bertambahnya angka putus sekolah. Kalau dihitung-hitung, dari 634 SD/SMP dikukar dikali 100 murid per tahun total murid baru hanya sekitar 63 ribuan dan apabila ada program seragam gratis senilai 1 juta per murid berarti hanya 63 Milyar Rupiah yang perlu dialokasikan. Ini sangat terjangkau dan anggaran kukar sangat mampu, dibanding dengan dana Pendidikan 1,3 Trilyun yang pada tahun 2022 masih tersisa hampir 300an Milyar karna yang terealisasi hanya 1,076 Trilyun,” tutupnya. (Dar)
