• Kapolres Kukar Pimpin Apel HUT Bhayangkara ke 80 
  • Pentingnya Teknologi Informasi Untuk Efektivitas Pengawasan Publik Dan…
  • Polres Kukar Gelar Operasi Patuh Mahakam 2026, 8-21…
  • Iduladha Tahun Ini, Lapas Tenggarong Dapat Bantuan Sejumlah…
habarbangsa
  • Home
  • Nasional
  • HabarKaltim
  • Politik
  • Bisnis
  • Olahraga
  • OdahEtam
  • Ragam
  • Advertorial
    • DPRD Prov. Kaltim
    • DINAS PARIWISATA KUKAR
    • DISNAKERTRANS KALTIM
    • DISKOMINFO KUKAR
  • Opini
☰
habarbangsa
Kategori
Kalender
Agustus 2026
SSRKJSM
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
« Jul    

Salehuddin Soroti Proses Hukum yang Lamban Konflik Tambang Ilegal Muara Kate Samarinda

admin - Advertorial - 24/05/2025
admin
0 Comments

habarbangsa.com (SAMARINDA) – Kasus pembunuhan yang terjadi di Muara Kate, akibat aktivitas tambang ilegal kembali menjadi perhatian serius berbagai pihak. Peristiwa yang menewaskan satu warga dan melukai satu lainnya pada November 2024 lalu itu, hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti dalam proses hukum, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Menanggapi hal ini, anggota DPRD Kaltim H. Salehuddin, S.Sos, S.Fil, M.AP, menyoroti proses hukum yang berjalan lamban dan menegaskan pentingnya tindakan cepat demi menjaga ketertiban dan keamanan.

Salehuddin mengatakan, pentingnya koordinasi intensif dengan kejaksaan serta aparat keamanan guna mendorong penyelesaian kasus tersebut. “Masyarakat berhak mendapatkan informasi transparan mengenai perkembangan kasus agar spekulasi dan ketegangan yang berpotensi memicu isu SARA dapat ditekan, ” ujarnya. Politisi Golkar ini mengaku, kejadian ini tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga mengguncang ketenangan warga Muara Kate. “Rasa takut, kecurigaan, dan berbagai bisik-bisik tentang dalang di balik tragedi terus menyebar, ” imbuhnya.

Ia menambahkan, tambang ilegal yang selama ini tidak tersentuh hukum kini menjadi sumber keresahan baru bagi masyarakat. Beberapa rekomendasi dari aktivis lingkungan, tokoh adat, hingga masyarakat telah disampaikan kepada pihak berwenang, namun belum ada tindakan nyata. “Tanpa keberanian aparat menindak tegas, upaya penyelesaian kasus ini akan sia-sia dan justru menggerus kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Saya juga mengecam lambannya proses hukum yang dinilai mengancam rasa aman masyarakat, ” tandasnya. (Dar/Adv)

Terkait

TAGS: #Anggota DPRD Provinsi#Salehuddin
PREVIOUS
Informasi Melimpah Di Medsos Jadi Tantangan Literasi Digital Bagi Anak Muda Kaltim
NEXT
Sabaruddin Panrecalle: Pembangunan Balikpapan Butuh Perhatian Serius dari Pemprov Kaltim
Related Post
29/10/2023
Dispar Kukar Gelar Pelatihan Peningkatan SDM Bidang Pariwisata
31/10/2023
Dispar Kukar : Pengelola Destinasi Wisata Harus Kelola Sampah Mandiri
24/11/2024
Sigit Wibowo Dorong Modernisasi Pertanian Diterapkan Di Kaltim
02/10/2023
DPRD Provinsi Kaltim Gelar Rapat Paripurna ke 37
Leave a Reply

Klik di sini untuk membatalkan balasan.

  • Home
  • Info Iklan
  • Pemberitaan Ramah Anak
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Redaksi
Copyright - habarbangsa. All Rights Reserved