habarbangsa.com (SAMARINDA) – Pimpinan DPRD Kaltim, Gubernur Provinsi Kaltim Isran Noor, Sekretaris Daerah Sri Wahyuni serta organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemprov Kaltim berada di Belanda. Memenuhi undang konsultasi antarprovinsi yang merupakan kerja strategis dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Provinsi Kaltim.
Selama kurang lebih sepekan Pimpinan dan anggota DPRD Kaltim melakukan kunjungan ke Belanda menghasilkan pelajaran yang sangat penting diantaranya perbaikan publik service rumah tahanan serta diskusi lebih urgent lagi yakni tentang masa depan petani sawit di Indonesia.
Saat dikonfirmasi kunjungan kerja ke negeri kincir angin tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ir H Seno Aji mengatakan, pimpinan dan anggota DPRD Kaltim selama di Den Haag mendapatkan pelajaran yang sangat penting untuk perbaikan public service dibidang rumah tahanan, karena belanda adalah negara yang terbaik dalam penanganan narapidana dan saat ini banyak penjara di belanda yang hanya terisi dibawah 90 persen dari kapasitas.
“Dari hasil diskusi dengan Kepala Kanwil Kemenkumham Kaltim sebelum bertolak ke Belanda, jika kapasitas Lapas maupun rutan di Kaltim telah overload. melebihi 300 persen dari total kapasitas yang telah ditetapkan, ” ujar Seno Aji, Selasa (25/07/2023).
Politisi Gerindra tersebut mengaku, dari hasil diskusi ini dirinya tak menyiakan-nyiakan kesempatan ini, Seno Aji langsung berdiskusi dengan Kementrian Hukum Belanda bersama Direktur penjara setempat di Anchen.
“Diskusi ini guna mencari solusi terkait overloadnya lapas maupun rutan di Kaltim. Kami mengunjungi kantor Kementerian Hukum Belanda dan diterima hangat oleh Kementrian Hukum Belanda bersama Direktur penjara di Anchen. Kenapa kami berdiskusi dengan Kementerian Hukum Belanda karena saya melihat walaupun di Belanda hanya ada 27 penjara, namun kapasitasnya hanya 90 persen, dan memiliki fasilitas yang manusiawi,” terangnya.
Seno Aji juga memastikan, jika dalam waktu dekat hasil kunjungan kerja ke Belanda terkait overloadnya lapas dan rutan akan diagenda rapat dengar pendapat dengan instansi terkait, seperti Kanwil Kemenkumham, dengan tujuan untuk memulai penerapan hukuman tersebut yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang agar bisa dicarikan solusi ataupun Restoratif Justice atau paling tidak membangun lapas atau rutan baru supaya bisa menggurangi ratio kepadatan lapas maupun rutan di Kaltim.
“Kita juga akan menghitung berapa anggaran yang diperlukan agar hal tersebut bisa berjalan sesuai harapan dan memanusiakan narapidana ketika di menjalani masa hukumannya baik di lapas ataupunrutan,” imbuhnya.
Ia menambahkan, selama di Eropa selain mengunjungi Kementerian Hukum di Belanda, rombongan juga berkunjung ke United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1964. UNCTAD adalah organ utama Majelis Umum PBB dalam menangani isu perdagangan, investasi dan pembangunan. UNCTAD beranggotakan 191 negara dan bermarkas di Jenewa, Swiss, waktu setempat.
“Kami juga berkesempatan rapat koordinasi dengan UNCTAD yang diterima langsung oleh Direktur Divisi perdagangan dan komoditi Internasional, Miho Shirotori. Pertemuan ini lebih penting dan sangat urgent karena mendiskusikan tentang keberlangsungan petani kelapa sawit di Kaltim yang saat ini ditolak oleh WTO,” jelas Seno Aji.
Seno Aji kepada UNCTAD dengan tegas mendesak agar eropa tidak mencampuri praktek dagang Indonesia. Kaltim adalah kebun kelapa sawit terbesar di dunia dan tidak merusak lingkungan. Terserap ratusan ribu tenaga kerja dan meminta UNCTAD sebagai lembaga netral membantu kami sebagai perwakilan daerah untuk menindak lanjuti sikap di WTO.
“Dari hasil diskusi tersebut disambut baik oleh UNCTAD sebagai perwakilan daerah yang menyampaikan langsung ke PBB dan mereka akan membentuk tim. Selain itu dalam waktu dekat mereka(UNCTAD) akan bertolak ke Kaltim yang notabene Ibukota Nusantara serta selama di Kaltim nanti mereka akan memberikan pelatihan pelatihan ekonomi kreatif untuk UMKM masyarakat Kaltim umumnya dan UMKM Kukar khususnya,” tandasnya. (Dar/Adv)
