habarbangsa.com (SAMARINDA) – Wakil Bupati (Wabup) Kutai kartanegara Rendi Solihin menghadiri agenda rapat koordinasi (Rakor) membahas agenda percepatan penurunan stunting di Kaltim, di gedung Serba Guna Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur kaltim, Selasa (18/11/2025).
Menurut Rendi, penanganan stunting harus memprioritaskan pada daya tepat sasaran dalam penerapannya. Di Kukar sendiri, angka stunting menurun drastis di tahu 2025 dibanding tahun sebelumnya (2023). Berdasarkan data tahun 2024, diperkirakan stunting di Kukar menyentuh angka 14 persen, dibanding tahun 2023 yang menyentuh angka 27,1 persen.
Terkait dengan penggelontoran anggaran, Rendi sendiri menyatakan, tidak ada masalah terkait berapapun anggaran yang digelontorkan. Namun, dirinya menegaskan, bahwa penangan harus tepat sasaran.
“Berapa pun yang digelontorkan untuk stunting di Kukar nantinya, mau besar atau kecil, yang penting itu harus tepat sasaran. Kalau anggarannya besar tapi tidak tepat sasaran ya tidak akan cukup berapa pun anggarannya,” ucap Rendi Solihin saat di wawancarai awak media.
Dengan angka 14 persen stunting di Kukar, dirinya optimis dapat terus menekan angka stunting lebih rendah. Namun, Rendi juga menyayangkan terkait dengan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat soal penanganan stunting. Diketahui, Kota Balikpapan mendapat penghargan terkait denganpenanganan stunting oleh pemerintah pusat.
“Beberapa hari yang lalu, saya dikabari bahwa Kota balikpapan mendapat penghargaan soal penanganan stunting. Ya saya juga kaget, karena stunting kita di Kukar cukup rendah kalau dibanding dengan balikpapan,” bebernya.
Di acara yang sama, Sekda Kukar, Sunggono mengungkapkan, penanganan stunting dapat tercapai dengan optimal jika kebijakan yang tepat serta kolaborasi seluruh pihak turut memberikan sumbangsih besar dalam penanganan stunting. Menurutnya, penanganan stunting merupakan tanggung jawab bersama yang harus dipastikan dapat berjalan dengan baik.
“Kebijakan politik atau policy dari pimpinan adalah hal yang utama mendorong kami untuk terus mengoptimalkan penanganan stunting. Selain itu, kolaborasi dengan CSR dan semua entitaslah, pasti akan menekan angka stunting lebih rendah,” ungkap Sekda Kukar.
Menurutnya, maslaah stunting tidak hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan (Dinkes) atau Dinas Pengendalian dan Perlindungan Anak (DP2A) saja. Namun menjadi tanggung jawab seluruh elemen lapisan masyarakat dan pemerintah.
Terkait dengan rencana program penaganan stunting kedepan, Sunggono mengatakan, pihaknya akan terus melihat dinamika yang berada di masyarakat. Pengontrolan dan pemantauan yang ketat, tentu akan menjadi tolak ukur dalam mengambil langkah atau kebijakan yang tepat kedepan.
“Kita terus memantau perkembangan ya. Yang jelas kita akan berikan program yang sebaik mungkin. Salah satunya ini, ya program rumah bahagia, semacam wadah untuk memberikan perkembangan bagi anak,” ungkapnya.
Menanggapi penghargaan penanganan stunting yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kota Balikpapan. Sunggono menyayangkan bahwa penghargaan tersebut tidak jatuh ke tangan Kukar.
“ya sedikit kecewa, karena angka stuntung kita sekarang sekitar 14 persen, sementara Balikpapan itu sekitar 30 persen. Tapi diluar dari itu, ini harus menjadi inspirasi bagi kabupaten kota lainnya agar dapat menekan stunting lebih rendah lagi kedepannya,” katanya.
Untuk itu, dirinya berharap, seluruh stake older dan semua elemen di Kukar dapat terus membangun kolaborasi yang optimal dalam proses penaganan stunting di Kutai Kartanegara. (Dar)
