Samarinda – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat yang membahas tentang isu terkait penetapan upah minimum provinsi tahun 2024 di ruang rapat utama lantai 2 gedung Disnakertrans Kaltim, (14/09/2023)
Rapat yang di pimpin Kepala Disnakertrans Kaltim Rozani Erawadi bertujuan mendeteksi isu-isu terkini yang dapat memberikan pengaruh dalam penetapan Upah Minimum Provinsi tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut, Rozani menyampaikan pentingnya rapat dilakukan guna membahas isu terkini.
“Ada Dua rangkaian rapat yang dilaksanakan, Hal ini dirasa sangat penting mengingat isu-isu yang hadir dapat mempengaruhi keputusan saat dilakukan kebijakan penetapan upah serta persiapannya,” ucapnya.
Dalam rapat yang digelar, pemerintah Provinsi Kaltim juga membahas terkait kondisi ekonomi saat ini, perubahan biaya hidup serta tantangan Dan harapan dari berbagai pihak yang terlibat dalam hubungan industrial.
“Banyak Hal yang dibahas, termasuk juga pada kondisi ekonomi saat ini serta biaya hidup. Karena Hal tersebut juga harus dipertimbangkan saat merumuskan kebijakan terkait penetapan upah minimum provinsi,” sambungnya.
Rapat yang juga dihadiri Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur juga dilaksanakan bertujuan merumuskan langkah-langkah konkret terkait penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2024. Dalam rapat berlangsung diskusi yang mendalam dan dialog konstruktif dari seluruh peserta yang hadir.
“Semua peserta rapat menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan dalam menetapkan upah yang adil. Diharapkan hasil dari rapat ini akan menjadi acuan dalam penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024,” pungkas Rozani.(RIa)
