{"id":99710,"date":"2025-07-14T16:51:46","date_gmt":"2025-07-14T08:51:46","guid":{"rendered":"https:\/\/habarbangsa.com\/?p=99710"},"modified":"2025-07-16T16:56:39","modified_gmt":"2025-07-16T08:56:39","slug":"fraksi-gerindra-pentingnya-pembangunan-daerah-yang-berwawasan-lingkungan-dan-berkelanjutan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/habarbangsa.com\/?p=99710","title":{"rendered":"Fraksi Gerindra : Pentingnya Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan"},"content":{"rendered":"<p>habarbangsa.com (SAMARINDA) &#8211; Fraksi Gerindra DPRD Kaltim juga menyampaikan pandangan umum atas nota penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Rapat Paripurna ke 23 DPRD Kaltim, di gedung utama B Kantor DPRD Kaltim, Senin (14\/07\/2025).<\/p>\n<p>Juru bicara Fraksi Gerindra Fuad Fakhruddin mengatakan, pentingnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kalimantan Timur, dengan kekayaan keanekaragaman hayati serta sumber daya alam yang melimpah, dipandang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan ekologis demi keberlanjutan hidup manusia dan makhluk lainnya.<\/p>\n<p>&#8220;Pembangunan suatu daerah memang niscaya memerlukan pemanfaatan sumber daya alam dalam jumlah besar. Namun, proses pembangunan yang tidak terkendali kerap mengakibatkan kerusakan lingkungan, penurunan daya dukung, dan turunnya produktivitas alam. Dalam pandangan Gerindra, hal ini menjadi tantangan serius yang mesti segera diantisipasi dan ditanggulangi dengan pendekatan regulatif yang tegas, komprehensif, dan terintegrasi, &#8221; ungkapnya.<\/p>\n<p>Ia juga menekankan, bahwa substansi utama dari penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah kemampuan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam perspektif Fraksi Gerindra, pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan sumber utama bencana ekologis yang tidak hanya mengancam manusia, melainkan juga seluruh makhluk hidup.<\/p>\n<p>&#8220;Oleh karena itu, tindakan pencegahan dan pemulihan harus dilakukan secara efektif dan menyeluruh, melibatkan berbagai instrumen pemerintah, penegakan hukum, edukasi publik, hingga pemanfaatan media sosial sebagai sarana pengawasan partisipatif, &#8221; ujarnya. Fraksi Gerindra juga memberikan apresiasi atas inisiatif pemerintah provinsi dalam merancang regulasi daerah yang akan menjadi kerangka hukum dalam perlindungan lingkungan.<\/p>\n<p>Namun demikian, Fuad menekankan bahwa rumusan kebijakan dalam perda tersebut harus disusun secara terarah, terukur, dan relevan dengan kebutuhan lokal. Dengan kata lain, kebijakan yang diatur dalam perda tidak boleh bersifat normatif semata, tetapi harus menjawab persoalan konkret yang tengah dihadapi masyarakat Kalimantan Timur. &#8220;Fraksi Gerindra memandang penting dimasukkannya pasal-pasal terkait penegakan hukum secara tegas dalam perda, baik berupa sanksi administratif maupun pidana. Hal ini dinilai sebagai bagian dari komitmen nyata pemerintah dalam menekan laju kerusakan lingkungan yang kian mengkhawatirkan, &#8221; terangnya.<\/p>\n<p>Fuad menyinggung keberadaan ketentuan sanksi dalam Perda Nomor 2 Tahun 2011 dan Perda Nomor 1 Tahun 2024, yang menurutnya semestinya tetap menjadi referensi saat dilakukan penyusunan regulasi baru. &#8220;Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2011 dan Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang akan dicabut setelah rancangan ini disahkan, terdapat pasal yang mengatur tentang sanksi. Oleh karena itu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah provinsi untuk memasukkan pasal yang mengatur tentang sanksi,&#8221; katanya.<\/p>\n<p>Selain penekanan pada aspek penegakan hukum, Fraksi Gerindra juga meminta agar perda baru ini memberikan kejelasan dalam hal alokasi pembiayaan dan kebijakan teknis perlindungan lingkungan. &#8220;Regulasi yang dihasilkan tidak boleh memberatkan masyarakat kecil atau menghambat akses masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dan layak huni. Dalam hal ini, prinsip keadilan ekologis harus dijunjung tinggi, &#8221; tandasnya. (Dar\/Adv)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>habarbangsa.com (SAMARINDA) &#8211; Fraksi Gerindra DPRD Kaltim juga menyampaikan pandangan umum atas nota penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Rapat Paripurna ke 23 DPRD Kaltim, di gedung utama B Kantor DPRD Kaltim, Senin (14\/07\/2025). Juru bicara Fraksi Gerindra Fuad Fakhruddin mengatakan, pentingnya pembangunan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":99711,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[28,81,29],"tags":[67,971],"class_list":["post-99710","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-advertorial","category-dprd-prov-kaltim","category-habarkaltim","tag-dprd-kaltim","tag-fraksi-gerindra"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/habarbangsa.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/WhatsApp-Image-2025-07-14-at-22.33.44.jpeg?fit=1280%2C719&ssl=1","jetpack-related-posts":[{"id":100084,"url":"https:\/\/habarbangsa.com\/?p=100084","url_meta":{"origin":99710,"position":0},"title":"Paripurna ke-25 DPRD Kaltim, Fraksi Gerindra Juga Menyuarakan Urgensi Pengakuan Terhadap Pendidikan Inklusif","author":"admin","date":"22\/07\/2025","format":false,"excerpt":"habarbangsa.com (SAMARINDA) - Pada rapat paripurna ke-25 DPRD Kaltim, Senin (21\/07\/2025) kemarin, Fraksi Gerindra juga menyuarakan urgensi pengakuan terhadap pendidikan inklusif. Mewakili Fraksi Gerindra, Fuad Fakhruddin mengatakan, urgensi pengakuan terhadap pendidikan inklusif yang melibatkan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak dari masyarakat adat, kelompok terdampak bencana, serta masyarakat marjinal lainnya. \"Inklusivitas\u2026","rel":"","context":"dalam &quot;Advertorial&quot;","block_context":{"text":"Advertorial","link":"https:\/\/habarbangsa.com\/?cat=28"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/habarbangsa.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/WhatsApp-Image-2025-07-22-at-22.15.16.jpeg?fit=552%2C320&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/habarbangsa.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/WhatsApp-Image-2025-07-22-at-22.15.16.jpeg?fit=552%2C320&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/habarbangsa.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/WhatsApp-Image-2025-07-22-at-22.15.16.jpeg?fit=552%2C320&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":100081,"url":"https:\/\/habarbangsa.com\/?p=100081","url_meta":{"origin":99710,"position":1},"title":"Paripurna ke-25, Fraksi Gerindra Kaltim Sampaikan Sikapnya atas tanggapan Gubernur   Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan","author":"admin","date":"22\/07\/2025","format":false,"excerpt":"habarbangsa.com (SAMARINDA) - Fraksi Gerindra DPRD Kaltim menyampaikan sikapnya atas tanggapan Gubernur Kalimantan Timur terhadap Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, pada rapat paripurna ke-25, Senin (21\/07\/2025). Mewakili Fraksi Gerindra, Fuad Fakhruddin menegaskan, pentingnya penyelenggaraan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, keterbukaan, dan teknologi, menyusul pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan. \"Pendidikan\u2026","rel":"","context":"dalam &quot;Advertorial&quot;","block_context":{"text":"Advertorial","link":"https:\/\/habarbangsa.com\/?cat=28"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/habarbangsa.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/WhatsApp-Image-2025-07-22-at-22.10.49.jpeg?fit=692%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/habarbangsa.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/WhatsApp-Image-2025-07-22-at-22.10.49.jpeg?fit=692%2C400&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/habarbangsa.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/WhatsApp-Image-2025-07-22-at-22.10.49.jpeg?fit=692%2C400&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":99701,"url":"https:\/\/habarbangsa.com\/?p=99701","url_meta":{"origin":99710,"position":2},"title":"Semua Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","author":"admin","date":"14\/07\/2025","format":false,"excerpt":"habarbangsa.com (SAMARINDA) - Semua Fraksi DPRD Kaltim menyampaikan pandangan umum atas nota penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satunya Fraksi PDIP. Penyampaian pandangan umum Fraksi tersebut dilaksanakan pada Rapat Paripurna Ke-23 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, di gedung utama\u2026","rel":"","context":"dalam &quot;Advertorial&quot;","block_context":{"text":"Advertorial","link":"https:\/\/habarbangsa.com\/?cat=28"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/habarbangsa.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/WhatsApp-Image-2025-07-14-at-22.09.30.jpeg?fit=700%2C412&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/habarbangsa.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/WhatsApp-Image-2025-07-14-at-22.09.30.jpeg?fit=700%2C412&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/habarbangsa.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/WhatsApp-Image-2025-07-14-at-22.09.30.jpeg?fit=700%2C412&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/habarbangsa.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/WhatsApp-Image-2025-07-14-at-22.09.30.jpeg?fit=700%2C412&ssl=1&resize=700%2C400 2x"},"classes":[]},{"id":99317,"url":"https:\/\/habarbangsa.com\/?p=99317","url_meta":{"origin":99710,"position":3},"title":"Seluruh Fraksi Berikan Pandangan Umum Terhadap Nota Penjelasan Ranperda RPJMD Kaltim 2025-2029","author":"admin","date":"02\/06\/2025","format":false,"excerpt":"habarbangsa.com (SAMARINDA) - DPRD Provinsi Kaltim menggelar Rapat Paripurna ke- 16 dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap Nota Penjelasan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2029. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, didampingi Wakil Ketua\u2026","rel":"","context":"dalam &quot;Advertorial&quot;","block_context":{"text":"Advertorial","link":"https:\/\/habarbangsa.com\/?cat=28"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/habarbangsa.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/WhatsApp-Image-2025-06-03-at-10.36.15.jpeg?fit=1200%2C675&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/habarbangsa.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/WhatsApp-Image-2025-06-03-at-10.36.15.jpeg?fit=1200%2C675&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/habarbangsa.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/WhatsApp-Image-2025-06-03-at-10.36.15.jpeg?fit=1200%2C675&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/habarbangsa.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/WhatsApp-Image-2025-06-03-at-10.36.15.jpeg?fit=1200%2C675&ssl=1&resize=700%2C400 2x, https:\/\/i0.wp.com\/habarbangsa.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/WhatsApp-Image-2025-06-03-at-10.36.15.jpeg?fit=1200%2C675&ssl=1&resize=1050%2C600 3x"},"classes":[]},{"id":99341,"url":"https:\/\/habarbangsa.com\/?p=99341","url_meta":{"origin":99710,"position":4},"title":"DPRD Kaltim Tetapkan Syarifatul Sya\u2019diah Sebagai Ketua Pansus Pembahas Ranperda RPJMD Kaltim 2025\u20132029","author":"admin","date":"11\/06\/2025","format":false,"excerpt":"habarbangsa.com (SAMARINDA) - Syarifatul Sya\u2019diah dari Fraksi Golkar, ditetapkan sebagai Ketua Panitia Khusus Pembahas Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2029. Hal ini diketahui dalam rapat Paripurna ke 17 DPRD provinsi Kaltim, yang digelar di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Rabu (11\/6\/2025).\u2026","rel":"","context":"dalam &quot;Advertorial&quot;","block_context":{"text":"Advertorial","link":"https:\/\/habarbangsa.com\/?cat=28"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/habarbangsa.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/WhatsApp-Image-2025-06-15-at-18.46.06.jpeg?fit=1200%2C776&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/habarbangsa.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/WhatsApp-Image-2025-06-15-at-18.46.06.jpeg?fit=1200%2C776&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/habarbangsa.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/WhatsApp-Image-2025-06-15-at-18.46.06.jpeg?fit=1200%2C776&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/habarbangsa.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/WhatsApp-Image-2025-06-15-at-18.46.06.jpeg?fit=1200%2C776&ssl=1&resize=700%2C400 2x, https:\/\/i0.wp.com\/habarbangsa.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/WhatsApp-Image-2025-06-15-at-18.46.06.jpeg?fit=1200%2C776&ssl=1&resize=1050%2C600 3x"},"classes":[]},{"id":99704,"url":"https:\/\/habarbangsa.com\/?p=99704","url_meta":{"origin":99710,"position":5},"title":"Fraksi Golkar Apresiasi Langkah Pemprov Menginisiasi Pembaruan Regulasi Lingkungan","author":"admin","date":"14\/07\/2025","format":false,"excerpt":"Rancangan perda tersebut merupakan upaya untuk memperbarui dua regulasi terdahulu, yakni Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi Golkar Andi Satya Adi Saputra, dalam penyampaian pandangan\u2026","rel":"","context":"dalam &quot;Advertorial&quot;","block_context":{"text":"Advertorial","link":"https:\/\/habarbangsa.com\/?cat=28"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/habarbangsa.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/WhatsApp-Image-2025-07-14-at-22.19.11.jpeg?fit=752%2C456&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/habarbangsa.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/WhatsApp-Image-2025-07-14-at-22.19.11.jpeg?fit=752%2C456&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/habarbangsa.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/WhatsApp-Image-2025-07-14-at-22.19.11.jpeg?fit=752%2C456&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/habarbangsa.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/WhatsApp-Image-2025-07-14-at-22.19.11.jpeg?fit=752%2C456&ssl=1&resize=700%2C400 2x"},"classes":[]}],"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/habarbangsa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/99710","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/habarbangsa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/habarbangsa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/habarbangsa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/habarbangsa.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=99710"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/habarbangsa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/99710\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":99712,"href":"https:\/\/habarbangsa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/99710\/revisions\/99712"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/habarbangsa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/99711"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/habarbangsa.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=99710"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/habarbangsa.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=99710"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/habarbangsa.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=99710"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}